Foto : Apsan Faizal Andri

Di tengah teriknya siang, suasana depan Gedung DPR RI mendadak seperti panggung musik jalanan. Komunitas Musik Fikom (KMF) Universitas Padjadjaran memainkan gitar, bass, dan menyanyikan lagu dalam aksi damai 17+8 Tuntutan Rakyat yang jatuh tempo, Jumat (5/9).

“Dalam situasi seperti ini, musik bisa jadi suara bagi mereka yang mungkin tidak punya kesempatan untuk bersuara. Musik juga lebih mudah menyentuh hati banyak orang,” kata salah satu personel MD KMF.

Alih-alih teriak-teriakan, massa aksi justru larut dalam dua lagu: Sunshine dari The Panturas dan Tobat Maksiat dari Wali. “Sunshine bercerita tentang peristiwa 1998, jadi relevan dengan perjuangan rakyat hari ini. Sementara Tobat Maksiat kami bawain untuk mengingatkan para wakil rakyat supaya taubat, ingat tanggung jawabnya,” jelas mereka.

Meski awalnya deg-degan karena harus main musik bukan di panggung festival melainkan di depan gedung DPR, suasana berubah hangat ketika massa ikut bernyanyi bersama. “Awalnya takut dianggap aneh atau insensitive, tapi ternyata massa ikut nyanyi bareng, jadi lega,” ujar salah satu personel.

Aksi damai hari ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat kepada DPR pada Kamis (4/9). Tuntutan itu berisi 17 poin jangka pendek dan 8 desakan jangka panjang, mencakup penegakan HAM, transparansi anggaran DPR, hingga reformasi partai politik.

“Kami belum puas dengan janji, kami butuh bukti konkret,” tegas Andhyta F. Utami, salah satu penggagas aksi.

Selain musik, orasi, mural dadakan, hingga pembacaan puisi turut memberi warna pada aksi. Namun dentuman bass dan tepuk tangan massa dari penampilan KMF jadi salah satu pusat perhatian.

“Musik itu bisa jadi kritik sosial yang halus tapi tetap mengena. Pesan kami sederhana: semoga Indonesia lekas sembuh. Kalau lagi di titik terendah, jalannya cuma satu—naik ke atas lagi,” tutup MD KMF.

Salah satu inisiator gerakan, mengingatkan bahwa Jumat ini adalah tenggat penilaian terhadap pemerintah. “Tanggal 5 September adalah alat ukur keseriusan pemerintah. Kalau tidak ada bukti konkret, rakyat akan menentukan langkah berikutnya,” katanya.